SEKTOR PERTANIAN

I.                   Pendahuluan

Selama ini indikator-indikator yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja pembangunan sektor pertanian antara lain adalah Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, penyedia devisa dan peranannya menurunkan jumlah penduduk miskin. Untuk menggambarkan pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan harus diukur dalam perspektif jangka panjang maka kinerja pembangunan pertanian tidak dilihat hanya semata-mata dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional tapi juga peranan artikulatifnya yaitu keterkaitan antar sektor baik ke depan maupun ke belakang dan peranan promotifnya yaitu merangsang pertumbuhan sektor lain secara tidak langsung dengan menciptakan lingkungan pembangunan yang mantap.

II.               Kerangka  Analisis

Dengan mengikuti analisis klasik dari Kuznets (1964) pertanian di LDCs dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam 4 bentuk Kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, yaitu:

1.    Kontribusi Produk

Kontribusi produk pertanian terhadap PDB dapat dilihat dari relasi antara pertumbuhan dan kontribusi tersebut dengan pangsa PDB awal dari pertanian dan laju pertumbuhan relatif dari produk-produk neto pertanian dan non pertanian.

    Laju penurunan peran sektor pertanian secara relatif di dalam ekonomi cenderung berasosiasi dengan kombinasi dari 3 hal, yakni pangsa PDB awal dari sektor-sektor non pertanian yang relatif lebih tinggi dari pada pangsa PDB awal dari pertanian, laju pertumbuhan output pertanian yang relatif rendah , dan laju pertumbuhan output sari sektor-sektor non pertanian yang relatif tinggi. Didalam sistem ekonomi terbuka, besarnya kontribusi produk terhadap PDB dari sektor pertanian baik lewat pasar maupun lewat keterkaitan produksi dengan sektor-sektor nonpertanian.

2.   Kontribusi Pasar

Pengeluaran petani untuk produk-produk industri memperlihatkan satu aspek dari kontribusi pasar dari sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi lewat efeknya terhadap pertumbuhan dan diversifikasi sektoral. Peranan sektor pertanian lewat kontribusi pasarnya terhadap diversifikasi dan pertumbuhan output sektor-sektor nonpertanian sangat bergantung pada 2 faktor penting, yaitu:

§  Dampak dari keterbukaan ekonomi dimana pasar domestik tidak hanya diisi oleh barang-barang buatan dalam negeri tetapi juga barang-barang impor.

§  Jenis teknologi yang digunakan disektor pertanian yg menentukan tinggi rendahnya tingkat mekanisasi atau modernisasi di sektor tersebut.

3.   Kontribusi faktor-faktor produksi

Ada 2 faktor produksi yang dapat dialihkan dari pertanian ke sekto-sektor non pertanian tanpa harus mengurangi volume produksi yang terdapat di dalam teori Arthur Lewis, yaitu:

§  Pada saat pertanian mengalami surplus L yang menyebabkan tingkat produktivitas dan pendapatan riil per L di sektor tersebut rendah akan terjadi transfer L dari pertanian ke industri. Dampaknya yakni, kapasitas dan volume produksi di sektor industri meningkat.

§  Modal: surplus pasar disektor pertanian bisa menjadi salah satu sumber Investasi di sektor-sektor lain. Surplus pasar adalah surplus produk dikali harga jual.

Sesuai hukum penawaran bahwa semakin tinggi harga produk pertanian, semakin besar suplai produknya, demikian pula kebalikan nya.

4.   Kontribusi Devisa

Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan devisa adalah lewat peningkatan ekspor ( X ) atau pengurangan tingkat ketergantungan negara terhadap impor atas komoditi-komoditi pertanian. Akan tetapi peran sektor pertanian dalam peningkatan devisa bisa kontradiksi dengan pewran nya dalam bentuk kontribusi produk. Usaha memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bisa menjadi suatu faktor penghambat bagi pertumbuhan X pertanian

        Untuk menghindari trade-off maka ada dua hal yang perlu dilakukan di sektor pertanian yakni dengan menambah kapasitas produksi di satu sisi dan meningkatkan daya saing produk-produknya di sisi lain.

III.            Kinerja dan Peran sektor pertanian di Indonesia

• Pertumbuhan Output Sejak Tahun 1970-an

Pangsa output agrerat (PDB) dari pertanian relatif menurun sedangkan dari industri manufaktur dan sektor-sektor sekunder lain nya dan sektor tersier meningkat. Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB bukan berarti bahwa volume produksi di sektor tersebut berkurang selama periode tersebut, akan tetapi laju pertumbuhan output nya lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan output di sektor-sektor lain. Hal ini dikarenakan secara rata-rata elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap komoditas pertanian lebih kecil daripada pelastisitas pendapatan dari permintaan terhadap produk-produk dari sektor-sektor lain.
• Pertumbuhan dan diversidikasi ekspor
Komoditas pertanian Indonesia yg diekspor cukup bervariasi mulai dari getah karet, kopi, udang, rempah-rrempah, mutiara, hingga berbagai macam sayur dan buah. Selama 1993-2001 nilai ekspor nya yang paling besar adalah udang dengan rata-rata sedikit diatas 1 milliar dolar AS. Namun dalam total ekspor nasional, kontribusi pertanian terhadap pembentukan jumlah ekspor nasional sangat kecil. Pada th 2002 hanya 4,47% dibandingkan besarnya sumbangan dari industri manufaktur yang mencapai hampir 69,0%. Pangsa ini mengalami peningkatan sedikit dibandingkan januari-mei 2001. Selama januari-mei 2001 nilai ekspor pertanian tercatat sekitar 991,2 juta dolar AS dan untuk periode yang sama th 2002 naik menjadi 995,0 juta dolar AS. Sektor ini punya peran besar secara tidak langsung yakni lewat ekspor dari industri manufaktur sejak output dari industri manufaktur Indonesia didominasi oleh produk-produk berbasis pertanian seperti makanan dan minuman dan produk-produk dari kulit bambu dan rotan.

•  Kontribusi terhadap kesempatan kerja

Sudah diduga bahwa di suatu negara agraris besar seperti Indonesia yang ekonomi dalam negerinya masih didominasi oleh ekonomi pedesaan, sebagian besar dr jumlah angkatan/tenaga kerja

•  Ketahanan pangan

Di Indonesi ketahanan pangan merupakan salah satu topik yg sangat penting bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial tetapi masalah ini mengandung konsekuensi politik yg sangat besar. Bahkan dibanyak negara ketahanan pangan sering digunakan sebagai alat politik bagi seorang presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Di satu pihak, pemerintah harus memprhatikan kelangsungan produksi pangan di dalam negeri demi menjamin ketahanan pangan, namun, dipihak lain, Indonesia tidak mengambat impor pangan dari luar. Konsep ketahanan pangan yg dianut oleh Indonesia dapat dilihat dari undang-undang No. 7 th 1996 tentang pangan, pasal 1 Ayat 17 yg berbunyi " ketahanan pangan adalah kondisi terpehuninya pangan yg rumah tangga yg tercemin dari tersedianya pangan yg cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". UU ini sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) th 1992 yakni akses setiap RT untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yg sehat. Sementara pada World Food Summit th 1996, ketahanan pangan disebut sebagai akses setiap RT untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yg sangat sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (pambuddy, 2002a).

IV.             Faktor-Faktor  Determinan

Kemampuan Indonesia meningkatkan produksi pertanian untuk swasembada dalam penyediaan sangat ditentukan oleh banyak faktor, eksternal maupun internal. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut dalam tingkat keterkaitan yg optimal menetukan tingkat produktivitas lahan maupun manusia.

V.                Nilai Tukar Petani

         i.      Pengertian Nilai Tukar Petani

Nilai tukar adalah nilai tukar suatu barang dengan barang lain, jadi suatu rasio harga dari dua barang yg berbeda. Di dalam literatur perdagangan internasional pertukaran dua barang yg berbeda di pasar dalam negeri dalam nilai mata uang nasional disebut dasar tukar dalam negeri, sedangkan dipasar internasional dalam nilai mata uang internasional disebut dasar tukar internasional ataupun umum dikenal dengan terms of trade. Jadi Terms of Trade adalah harga relatif ekspor terhadap harga impor atau rasio antara indeks harga ekspor terhadap indeks harga impor. Sedangkan nilai tukar petaniadalah  rasio antara indeks harga yg diterima petani yakni indeks harga jual outputnya terhadap indeks harga yg dibayar petani, yakni indeks harga input-input yg digunakan untuk bertani misalnya pupuk.

        ii.      Perkembangan NTP di Indonesia

NTP berbeda menurut wilayah karena adanya perbedaan inflasi , sistem distribusi pupuk dan input-input pertanian lainnya, serta perbedaan titik ekuilibrium pasar untuk komoditas-komoditas pertanian.  Ekuilibrium pasar itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi penawaran dan permintaan di wilayah tersebut. Dari sisi penawaran, faktor penentu utama adalah volume atau kapasitas produksi di sektor pertanian, sedangkan dari sisi permintaan terutama adalah jumlah penduduk dan tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata perkapita. Rendah-tingginya NTP juga ditentukan oleh indeks harga input-input pertanian dimasing-masing wilayah.

       iii.      Penyebab Lemahnya NTP

Penyebab lemahnya NTP dapat dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya Indeks harga rata-rata perbulan yang diterima petani  dan faktor-faktor penyebab tingginya Indeks harga rata-rata yg dibayar petani. Faktor-faktor tersebut dapat berbeda menurut jenis komoditas. Diversifikasi output di sektor pertanian sangat menentukan baik tidaknya NTP di Indonesia.

VI.             KETERKAITAN PRODUKSI ANTARA SEKTOR PERTANIAN DENGAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI LAINNYA.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesi pada th 1997 adalah karena kesalahan industrialisasi selama Orde Baru yang tidak berbasis pada pertanian. Selama ekonomi juga terbukti bahwa sektor pertanian masih mampu mengalami laju pertumbuhan ekonomi yg positif, walaupun dalam persentase kecil, sedangkan sebagian sektor ekonomi lainnya termasuk industri manufaktur menglami laju pertumbuhan yang negatif diatas satu digit.keterkaita antara sektor pertanian dengan sektor Industri didominasi oleh efek keterkaitan pendapatan disusul kemudian oleh efek keterkaitan produksi.tanpa suatu peningkatan output atau produktivitas di sektor pertanian, sektor Industri tidak dapat meningkatkan outputnya. Oleh karena itu sektor pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan sektor industri di suatu daerah. Sebagaimana yg dapat dikutip dari Simatupang dan Syafa’at bahwa sektor andalan perekonomian merupakan tulang punggung dan mesin penggerak perekonomian sehingga dapat pula disebut sebagai kunci atau sektor pemimpin perekonomian nasional.

    Keterkaitan produksi terdiri dari keterkaitan produksi ke depan dan keterkaitan produksi kebeakang.  Bila keterkaitan produksi total dari sektor pertanian paling besar di antara sektor-sektor ekonomi lainnya, maka pertannian memiliki potensi sebagai sektor pemimpin dalam perekonomian nasional.

VII.         Penutup

Sektor pertanian sampai saat ini masih ditempatkan pada posisi marginal. Sehingga produktivitasnya paling rendah diantara sektor yg lainnya. Karena itu, sudah saatnya perhatian perlu ditunjukkan untuk menjadikan sektor ini memiliki daya saing dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Sumber     : PEREKONOMIAN INDONESIA, Dr. Tulus T.H      Tambunan, Ghalia Indonesia

Nama        : Siti Nurul

Kelas        : 1EB07

TUGAS 3

SEKTOR PERTANIAN I. Pendahuluan Selama ini indikator-indikator yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja pembangunan sektor pertanian antara lain adalah Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, penyedia devisa dan peranannya menurunkan jumlah penduduk miskin. Untuk menggambarkan pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan harus diukur dalam perspektif jangka panjang maka kinerja pembangunan pertanian tidak dilihat hanya semata-mata dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional tapi juga peranan artikulatifnya yaitu keterkaitan antar sektor baik ke depan maupun ke belakang dan peranan promotifnya yaitu merangsang pertumbuhan sektor lain secara tidak langsung dengan menciptakan lingkungan pembangunan yang mantap. II. Kerangka Analisis Dengan mengikuti analisis klasik dari Kuznets (1964) pertanian di LDCs dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam 4 bentuk Kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, yaitu: 1. Kontribusi Produk Kontribusi produk pertanian terhadap PDB dapat dilihat dari relasi antara pertumbuhan dan kontribusi tersebut dengan pangsa PDB awal dari pertanian dan laju pertumbuhan relatif dari produk-produk neto pertanian dan non pertanian. Laju penurunan peran sektor pertanian secara relatif di dalam ekonomi cenderung berasosiasi dengan kombinasi dari 3 hal, yakni pangsa PDB awal dari sektor-sektor non pertanian yang relatif lebih tinggi dari pada pangsa PDB awal dari pertanian, laju pertumbuhan output pertanian yang relatif rendah , dan laju pertumbuhan output sari sektor-sektor non pertanian yang relatif tinggi. Didalam sistem ekonomi terbuka, besarnya kontribusi produk terhadap PDB dari sektor pertanian baik lewat pasar maupun lewat keterkaitan produksi dengan sektor-sektor nonpertanian. 2. Kontribusi Pasar Pengeluaran petani untuk produk-produk industri memperlihatkan satu aspek dari kontribusi pasar dari sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi lewat efeknya terhadap pertumbuhan dan diversifikasi sektoral. Peranan sektor pertanian lewat kontribusi pasarnya terhadap diversifikasi dan pertumbuhan output sektor-sektor nonpertanian sangat bergantung pada 2 faktor penting, yaitu:  Dampak dari keterbukaan ekonomi dimana pasar domestik tidak hanya diisi oleh barang-barang buatan dalam negeri tetapi juga barang-barang impor.  Jenis teknologi yang digunakan disektor pertanian yg menentukan tinggi rendahnya tingkat mekanisasi atau modernisasi di sektor tersebut. 3. Kontribusi faktor-faktor produksi Ada 2 faktor produksi yang dapat dialihkan dari pertanian ke sekto-sektor non pertanian tanpa harus mengurangi volume produksi yang terdapat di dalam teori Arthur Lewis, yaitu:  Pada saat pertanian mengalami surplus L yang menyebabkan tingkat produktivitas dan pendapatan riil per L di sektor tersebut rendah akan terjadi transfer L dari pertanian ke industri. Dampaknya yakni, kapasitas dan volume produksi di sektor industri meningkat.  Modal: surplus pasar disektor pertanian bisa menjadi salah satu sumber Investasi di sektor-sektor lain. Surplus pasar adalah surplus produk dikali harga jual. Sesuai hukum penawaran bahwa semakin tinggi harga produk pertanian, semakin besar suplai produknya, demikian pula kebalikan nya. 4. Kontribusi Devisa Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan devisa adalah lewat peningkatan ekspor ( X ) atau pengurangan tingkat ketergantungan negara terhadap impor atas komoditi-komoditi pertanian. Akan tetapi peran sektor pertanian dalam peningkatan devisa bisa kontradiksi dengan pewran nya dalam bentuk kontribusi produk. Usaha memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bisa menjadi suatu faktor penghambat bagi pertumbuhan X pertanian Untuk menghindari trade-off maka ada dua hal yang perlu dilakukan di sektor pertanian yakni dengan menambah kapasitas produksi di satu sisi dan meningkatkan daya saing produk-produknya di sisi lain. III. Kinerja dan Peran sektor pertanian di Indonesia • Pertumbuhan Output Sejak Tahun 1970-an Pangsa output agrerat (PDB) dari pertanian relatif menurun sedangkan dari industri manufaktur dan sektor-sektor sekunder lain nya dan sektor tersier meningkat. Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB bukan berarti bahwa volume produksi di sektor tersebut berkurang selama periode tersebut, akan tetapi laju pertumbuhan output nya lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan output di sektor-sektor lain. Hal ini dikarenakan secara rata-rata elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap komoditas pertanian lebih kecil daripada pelastisitas pendapatan dari permintaan terhadap produk-produk dari sektor-sektor lain. • Pertumbuhan dan diversidikasi ekspor Komoditas pertanian Indonesia yg diekspor cukup bervariasi mulai dari getah karet, kopi, udang, rempah-rrempah, mutiara, hingga berbagai macam sayur dan buah. Selama 1993-2001 nilai ekspor nya yang paling besar adalah udang dengan rata-rata sedikit diatas 1 milliar dolar AS. Namun dalam total ekspor nasional, kontribusi pertanian terhadap pembentukan jumlah ekspor nasional sangat kecil. Pada th 2002 hanya 4,47% dibandingkan besarnya sumbangan dari industri manufaktur yang mencapai hampir 69,0%. Pangsa ini mengalami peningkatan sedikit dibandingkan januari-mei 2001. Selama januari-mei 2001 nilai ekspor pertanian tercatat sekitar 991,2 juta dolar AS dan untuk periode yang sama th 2002 naik menjadi 995,0 juta dolar AS. Sektor ini punya peran besar secara tidak langsung yakni lewat ekspor dari industri manufaktur sejak output dari industri manufaktur Indonesia didominasi oleh produk-produk berbasis pertanian seperti makanan dan minuman dan produk-produk dari kulit bambu dan rotan. • Kontribusi terhadap kesempatan kerja Sudah diduga bahwa di suatu negara agraris besar seperti Indonesia yang ekonomi dalam negerinya masih didominasi oleh ekonomi pedesaan, sebagian besar dr jumlah angkatan/tenaga kerja • Ketahanan pangan Di Indonesi ketahanan pangan merupakan salah satu topik yg sangat penting bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial tetapi masalah ini mengandung konsekuensi politik yg sangat besar. Bahkan dibanyak negara ketahanan pangan sering digunakan sebagai alat politik bagi seorang presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Di satu pihak, pemerintah harus memprhatikan kelangsungan produksi pangan di dalam negeri demi menjamin ketahanan pangan, namun, dipihak lain, Indonesia tidak mengambat impor pangan dari luar. Konsep ketahanan pangan yg dianut oleh Indonesia dapat dilihat dari undang-undang No. 7 th 1996 tentang pangan, pasal 1 Ayat 17 yg berbunyi " ketahanan pangan adalah kondisi terpehuninya pangan yg rumah tangga yg tercemin dari tersedianya pangan yg cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". UU ini sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) th 1992 yakni akses setiap RT untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yg sehat. Sementara pada World Food Summit th 1996, ketahanan pangan disebut sebagai akses setiap RT untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yg sangat sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (pambuddy, 2002a). IV. Faktor-Faktor Determinan Kemampuan Indonesia meningkatkan produksi pertanian untuk swasembada dalam penyediaan sangat ditentukan oleh banyak faktor, eksternal maupun internal. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut dalam tingkat keterkaitan yg optimal menetukan tingkat produktivitas lahan maupun manusia. V. Nilai Tukar Petani i. Pengertian Nilai Tukar Petani Nilai tukar adalah nilai tukar suatu barang dengan barang lain, jadi suatu rasio harga dari dua barang yg berbeda. Di dalam literatur perdagangan internasional pertukaran dua barang yg berbeda di pasar dalam negeri dalam nilai mata uang nasional disebut dasar tukar dalam negeri, sedangkan dipasar internasional dalam nilai mata uang internasional disebut dasar tukar internasional ataupun umum dikenal dengan terms of trade. Jadi Terms of Trade adalah harga relatif ekspor terhadap harga impor atau rasio antara indeks harga ekspor terhadap indeks harga impor. Sedangkan nilai tukar petaniadalah rasio antara indeks harga yg diterima petani yakni indeks harga jual outputnya terhadap indeks harga yg dibayar petani, yakni indeks harga input-input yg digunakan untuk bertani misalnya pupuk. ii. Perkembangan NTP di Indonesia NTP berbeda menurut wilayah karena adanya perbedaan inflasi , sistem distribusi pupuk dan input-input pertanian lainnya, serta perbedaan titik ekuilibrium pasar untuk komoditas-komoditas pertanian. Ekuilibrium pasar itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi penawaran dan permintaan di wilayah tersebut. Dari sisi penawaran, faktor penentu utama adalah volume atau kapasitas produksi di sektor pertanian, sedangkan dari sisi permintaan terutama adalah jumlah penduduk dan tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata perkapita. Rendah-tingginya NTP juga ditentukan oleh indeks harga input-input pertanian dimasing-masing wilayah. iii. Penyebab Lemahnya NTP Penyebab lemahnya NTP dapat dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya Indeks harga rata-rata perbulan yang diterima petani dan faktor-faktor penyebab tingginya Indeks harga rata-rata yg dibayar petani. Faktor-faktor tersebut dapat berbeda menurut jenis komoditas. Diversifikasi output di sektor pertanian sangat menentukan baik tidaknya NTP di Indonesia. VI. KETERKAITAN PRODUKSI ANTARA SEKTOR PERTANIAN DENGAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI LAINNYA. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesi pada th 1997 adalah karena kesalahan industrialisasi selama Orde Baru yang tidak berbasis pada pertanian. Selama ekonomi juga terbukti bahwa sektor pertanian masih mampu mengalami laju pertumbuhan ekonomi yg positif, walaupun dalam persentase kecil, sedangkan sebagian sektor ekonomi lainnya termasuk industri manufaktur menglami laju pertumbuhan yang negatif diatas satu digit.keterkaita antara sektor pertanian dengan sektor Industri didominasi oleh efek keterkaitan pendapatan disusul kemudian oleh efek keterkaitan produksi.tanpa suatu peningkatan output atau produktivitas di sektor pertanian, sektor Industri tidak dapat meningkatkan outputnya. Oleh karena itu sektor pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan sektor industri di suatu daerah. Sebagaimana yg dapat dikutip dari Simatupang dan Syafa’at bahwa sektor andalan perekonomian merupakan tulang punggung dan mesin penggerak perekonomian sehingga dapat pula disebut sebagai kunci atau sektor pemimpin perekonomian nasional. Keterkaitan produksi terdiri dari keterkaitan produksi ke depan dan keterkaitan produksi kebeakang. Bila keterkaitan produksi total dari sektor pertanian paling besar di antara sektor-sektor ekonomi lainnya, maka pertannian memiliki potensi sebagai sektor pemimpin dalam perekonomian nasional. VII. Penutup Sektor pertanian sampai saat ini masih ditempatkan pada posisi marginal. Sehingga produktivitasnya paling rendah diantara sektor yg lainnya. Karena itu, sudah saatnya perhatian perlu ditunjukkan untuk menjadikan sektor ini memiliki daya saing dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Sumber : PEREKONOMIAN INDONESIA, Dr. Tulus T.H Tambunan, Ghalia Indonesia Nama : Siti Nurul Kelas : 1EB07

TUGAS 3

tugas 3

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL

        i.        PENDAHULUAN

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar negara berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan dinegara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah besar suatu negara didunia tidak terkecuali Indonesia karena jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan konsekuensi sosial yang sangat serius. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan sosial maupun politik dimasa yang akan datang. Pemerintah sudah banyak melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dan ketimpangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok  kaya di tanah air. Namun strategi itu belum berhasil, karena Indonesia memang menikmati laju pertambahan ekonomi rata-rata pertahun yg tinggi, tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian PN juga semakin besar dan jumlah orang miskin bahkan meningkat tajam.

Beberapa langkah konkrit yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut. Berbagai

program yang dilaksanakan diantaranya :

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI) merupakan ekspansi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan.

2. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk Pendidikan dan Kesehatan;

3. Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dan lain-lain.

    ii.        DEFINISI

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bukan lagi ketidakadilan dalam memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi lebih ditekankan pada pemerataan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak dasar, yang dimulai sejak manusia lahir. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan. Di negara-negara maju ( DCs ), kemiskinan relatif diukur sebagai suatu proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata perkapita. Kemiskinan relatif dapat berbeda menurut negara atau periode didalam suatu negara. Sedangkan kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini adalah ukuran tetap didalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum ditambah komponen-komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup.

iii.        BEBERAPA INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

        Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dapat dibagi kedalam dua kelompok pendapatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the Generalized Entropy (GE), ukuran Atkinson dan koefisien Gini. Alat ukur lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh Bank Indonesia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga grup: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40%  penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan penapatan diukur berdasarkan pendapatan yg dinikmati oleh 40%  penduduk dengan pendapatan rendah.  

Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain:

o   Pendekatan  kebutuhan dasar,  melihat kemiskinan sebagai suatu  ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam  memenuhi kebutuhan minimum,  yakni pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

o   Pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat- alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam  masyarakat.

o   Pendekatan  kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.

o   Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan, menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan.

o   Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensidimensi lain itu diperhitungkan.

o   Menurut Bank Dunia (2003) penyebab dasar kemiskinan adalah:

(1) kegagalan kepemilikan  terutama tanah dan  modal

(2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana

(3)  kebijakan  pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor

(4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung

(5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi

(6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat

(7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya

(8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik

(9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Indikator utama kemiskinan  menurut Bank Dunia adalah  kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Indikator-indikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS yaitu:

·        terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas

·        rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.

·        Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari.

·        Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah

 iv.        Kebijakan anti kemiskinan

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinandiperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, yakni:

Ø Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan

Ø Manajemen lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA)

Ø Pembangunan sistem jaminan sosial

Ø Pembangunan atau penguatan sektor swasta

Ø Kerjasama regional

Ø Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

Ø Desentralisasi

Ø Pendidikan dan kesehatan

Ø Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

Ø Pembagian tanah pertanian yang merata

Kebijakan antikemiskinan di Indonesia terefleksi dari besarnya pengeluaran dalam APBN untuk membiayai perogram-perogram pemberantasan kemiskinan di tanah air.

      v.        Penutup

Kemiskinan  tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun  mengalami kemiskinan walaupun  tidak sebesar negara berkembang. Tidak terkecuali bagi Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang kemiskinan adalah masalah yang sangat penting dan pokok dalam upaya pembangunan nya. Pengukuran kemiskinan dipandang tidak memadai lagi bila hanya menggunakan indikator tingkat pendapatan per kapita atau per satuan rumah tangga. Karena itu, berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dengan maksud menambah kemampuan daya beli masyarakat, misalnya program bantuan langsung tunai, bukan hanya tidak efektif , meski itu dinilai sedikit membantu dalam jangka pendek tetapi tidak menyelesaikan akar kemiskinan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia diperlukan kebijakan dan strategi yang berpihak kepada orang miskin yang difokuskan dalam sektor ekonomi riil yakni perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan perumahan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur untuk memperlancar transaksi ekonomi dan perdagangan, serta pembangunan daerah untuk mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah.

Sumber:

Tambunan, Tulus (2003), “Perekonomian Indonesia”, Ghalia Indonesia, Jakarta

http://www.inisiatif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160%3Awacana-kemiskinan&catid=31%3Apengelolaan-pengetahuan-pengembangan-sumberdaya&Itemid=78&lang=in

NERACA PEMBAYARAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA MODAL ASING

A.     NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang terjadi penduduk dalam negeri suatu negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam dolar AS. BOP sangat berguna karena menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional dari suatu negara, dan juga BOP merupakan salah satu indikator fundamental ekonomi dari suatu negara disamping variabe;-variabel ekonomi makro lainnya.

          BOP terdiri atas 3 saldo, yaitu:

-         Saldo neraca transaksi berjalan ( TB )

-         Saldo neraca modal ( CA )

-         Saldo neraca moneter ( MA )

TB adalah jumlah saldo dari 1.neraca perdagangan yang mencatat ekspor dan impor barang 2. Neraca jasa yang mencatat ekspor dan impor termasuk pendapatan royalti bunga deposito, transfer keuntungan bagi investor asing, pembayaran bunga cicilan utang luar negeri dan kiriman uang masuk dari tenaga kerja indonesia diluar negeri dan 3. Transaksi-transaksi sepihak, yakni yang mencatat transaksi keuangan internasional sepihak atau tanpa melakukan kegiatan keuangan tertentu sebagai kompensasi dari pihak penerima. Terkadang, untuk menutupi defisit TB dilakukan fasilitas khusus dari IMF  yaitu Special Drawing Rights.

CA adalah neraca ygmencatat arus modal jangka pendek dan jangka panjang masuk dan keluar yang terdiri atas modal pemerintah neto dan lalu lintas modal swasta neto. Modal pemerintah yaitu selisih antara pinjaman baru yg didapat dari luar negeri dan pelunasan utang pokok dari pinjaman yg didapat pada periode sebelumya yang sudah jatuh tempo. Lau lintas modal swasta neto adalah selisih antara dana investasi yg masuk, pinjaman dari luar negeri, dan pelunasan utang pokok swasta dan dana investasi keluar negeri. Dana investasi terdiri dari dua macam yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

MA adalah neraca yg mencatat perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi arus devisa yg masuk dan keluar dari suatu negara dalam suatu periode tertentu yg dicatat oleh bank sentralnya. CD yg dicatat secara resmi, disebut neraca cadangan.

Selisih perhitungan antara neraca cadangan dan neraca moneter disebut error & omission. Karena secara keseluruhan saldo BOP harus ( nol=kredit ),  maka MA berfungsi sebagai pos pengimbang agar selisih agar selisih antara neraca cadangan agar selisih antara neraca cadangan dan e&o sama dengan 0. Oleh karena itu, didalam MA tanda ( + ) berarti defisit atau CD berkurang dan tanda ( - ) artinya surplus ( CD bertambah )

B.     MODAL  ASING

1.           Manfaat Bagi Negara Pemberi dan Negara Penerima

Seperti halnya perdagangan Internasional, mobilisasi modal antar negara mempunyai manfaat bagu negara pengekspor maupun  pengimpor modal tersebut. Proyek investasi dengan tingkat pengembalian ( return on investment ; ROI ) yang tinggi di suatu negara tidak akan dikorbankan karena kelangkaan dana, sementara proyek investasi dengan hasil yang rendah di negara yg memiliki dana dana berlimpah dapat terus dilaksanakan. Manfaat dari adanya investasi dari DCs di LDCs juga harus dilihat dalam bentuk pertumbuhan output ( PDB ) kesempatan kerja dan pendapatan, peralihan teknologi, pengetahuan manajemen, dll.

2.           Pembiayaan Defisit Tabungan-Investasi ( S-I Gap )

BAGI Indonesia modal asing diperlukan bukan hanya untuk membiayai defisit neraca transaksi berjalan atau menutupi kekurangan CD, tetapi juga untuk membiayai investasi di dalam negeri. Defisit neraca transaksi berjalan paling tidak harus dikompensasi dalam jumlah yg sama oleh surplus CA agar CD tidak berkurang. Semakin besar defisit neraca transaksi berjalan, semakin besar modal masuk yg diperlukan untuk menjaga agar CD tidak berkurang. Indonesia selama ini sangat tergantung modal asing untuk membiayai investasi didalam negeri karena dana yg bersumber dari tabungan lebih kecil daripada kebutuhan dana untuk investasi.

3.           Perkembangan Arus Modal Masuk

Sebagian besar modal asing yang masuk ke Indonesia adalah modal resmi, walaupun porsinya bervariasi antar tahun. Ini karena modal asing resmi lebih dominan dibandingkan modal swasta sebagai sumber eksternal  bagi pembiayaan tabungan-investasi gap Indonesia. Terutama sejak kerisis ekonomi yg disusul dengan krisis politik dan sosial, peran modal asing resmi semakin penting terutama dari IMF, Bank Dunia dan CGI, sedangkan peran dari modal asing berkurang karena indonesia menjadi tidak menarik lagi atau tidak aman untuk investasi.

     Sebenarnya yang penting bukan angak persetujuan untuk diperhatikan., tetapi angka realisasinya. Data dari BKPM yang diolah oleh Litbang harian Kompas menunjukan bahwa nilai realisasi investasi langsung di Indonesia baik PMDN maupun PMA rata-rata pertahun sangat kecil sebagai suatu persentase dari nilai investasi yg disetujui.

4.            Arus Modal Resmi

Arus modal resmi dalam bentuk pinjaman maupun bantuan pembangunan dari negara-negara donor secara individu ( pinjaman bilateral ). Pada saat ktisis Indonesia membutuhkan bantuan luar negeri karena modal asing swasta menurun drastis. Pada saat investasi asing mulai masuk lagi ke Indonesia, bantuan luar negeri terutama dalam bentuk bantuan pembangunan dan pinjaman dari IMF menunjukan tren yang menurun.

     Bagian terpenting dari arus modal resmi yg diterima oleh pemerintah indonesia setiap tahun adalah bantuan pembangunan dalam bentuk pinjaman dengan bunga sangat murah dan persyaratan-persyaratan sangat lunak, maupun dalam bentuk hibah. Ketergantungan pemerintah terhadap bantuan pembangunan dari sumber eksternal berkorelasi negatif terhadap defisit keuangan pemerintah ( APBN ) yakni sebagai berikut:

BPN = G – Ty

BPN = bantuan pembangunan neto

G= pengeluaran pemerintah

Ty= pendapatan pemerintah

Apabila G>Ty yakni APBN defisit, arus APBN ke Indonesia positif, dan sebaliknya.

     Karena defisit APBN dibiayai oleh modal asing resmi yg sebagian besar dalam bentik pinjaman, maka semakin besar defisit APBN, semakin besar pemerintah dalam pembayaran bunga pinjaman. Dan semakin besar pembayaran bunga pinjaman, semakin besar defisit NJ ( TRANSFER NETO) yang kalau lebih besar dari pada surplus NP mengakibatkan semakin besar defisit saldo TB. Berarti, defisit TB mempunyai suatu korelasi yang kuat dengan arus modal asing resmi atau BPN.

C.      UTANG LUAR NEGERI

1.                FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

Salah satu komponen terpenting dari arus modal masuk yang banyak mendapat perhatian di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di LDCs adalah ULN. Tingginya ULN dari banyak LCDs disebabkan oleh faktor-faktor:

-         Defisit TB

-         Kebutuhan dana untuk membiayai tabungan-investasi gap yang negatif

-         Tingkat inflasi yang tinggi

-         Dan ketidakefisiensinya struktural di dalam perekonomian mereka.

Jika sebuah negara telah mecapai suatu tingkat pembangunan tertentu pada fase terakhir dari proses pembangunan, ketergantungan negara tersebut terhadap pinjaman luar negeri akan lebih rendah dibandingkan dengan periode pada saat negara itu baru mulai membangun. Proksi yang umum digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan sebuah negara adalah tingkat PDB dalam nilai riil perkapita, sedangkan indikator-indikator makro yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan sebuah negara yerhadap bantuan atau ULN adalah misalnya rasio ULN-PDB atau rasio ULN terhadap nilai total dari perdagangan luar negeri ekspor+impor atau terhadap nilai ekspor.

2.                Perkembangan ULN Indonesia

Dalam kasus Indonesia, tren perkembangan ULN-nya cenderung menunjukkan suatu korelasi positif antara peningkatan jumlah ULN yang sering disebut Growth With Indebtedness.

ULN Indonesia terdiri dari sektor publik ( pemerintah dan BUMN ) dan swasta yang digaransi maupun tidak oleh pemerintah. Sejak krisis ekonomi pinjaman dari IMF menjadi komponen penting dari ULN pemerintah yang dapat dikatakan sebagai penyelamat Indonesia hingga tidak sampai mengalami status kebangkrutan secara finansial.

Khusus untuk ULN pemerintah, salah satu rasionya dalah pembayaran DS terhadap pengeluaran  pemerintah. Selama periode 1993-1994-2000, rasio paling rendah adalah 60% (1993-1994) dan paling tinggi adalah 140% (2000) . Perhitungan rasio ini tidak termasuk utang dari IMF. Rasionya akan lebih tinggi jika termasuk IMF.Rasio pembayaran DS terhadap pengeluaran pemerintah tersebut jauh lebih besar dibandingkan rasio BP luar negeri terhadap pengeluaran pembangunan, yang artinya beban pembayaran DS lebih besar daripada keuntungan dari adanya pinjaman lunak untuk membiayai pinjaman.

Beban pemerintah dalam pembayaran DS menjadi semakin besar sejak krisis ekonomi atau tepatnya sejak pemerintah melibatkan IMF dalam usaha pemulihan ekonomi nasional. Jumlah tersebut merupakan bunga atas pinjaman yg tidak dapat dipakai oleh pemerintah karena pinjaman dari IMF itu hanya boleh difungsikan sebagai pendukung.

BI membuat perhitungan mengenai jadwal pembayaran DS yg harus dilakukan oleh pemerintah kepada IMF selama periode 2002-2010. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah utang dari IMF yang diterima oleh pemerintah hingga Juni 2002 sebesar 9,4 miliar dolar AS. Hingga 2010 jumlah pokok utang dan bunga yang dibayar mencapai masing-masing 9,4 miliar dolar AS dan hampir 1 miliar dolar AS.