KEMISKINAN
DAN KESENJANGAN SOSIAL
i.
PENDAHULUAN
Kemiskinan
tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara
maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar negara berkembang. Persoalannya
sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan dinegara maju merupakan
bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang
persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai
setengah dari jumlah penduduk.
Kemiskinan
merupakan salah satu masalah besar suatu negara didunia tidak terkecuali
Indonesia karena jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan
konsekuensi sosial yang sangat serius. Kemiskinan merupakan masalah
dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh
keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu
ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan
pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan
menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan sosial maupun politik dimasa yang
akan datang. Pemerintah
sudah banyak melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi
jumlah orang miskin dan ketimpangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya di tanah air. Namun strategi itu belum
berhasil, karena Indonesia memang menikmati laju pertambahan ekonomi rata-rata
pertahun yg tinggi, tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian PN juga semakin
besar dan jumlah orang miskin bahkan meningkat tajam.
Beberapa langkah konkrit
yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan
kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program yang
diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut. Berbagai
program yang
dilaksanakan diantaranya :
1. Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI) merupakan ekspansi dan integrasi
program-program penanggulangan kemiskinan.
2. Program Keluarga
Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk Pendidikan dan Kesehatan;
3. Program pemerintah
lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber
permodalan usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi tanah, kredit
mikro, dan lain-lain.
ii.
DEFINISI
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi
ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bukan lagi ketidakadilan
dalam memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi lebih
ditekankan pada pemerataan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak dasar, yang
dimulai sejak manusia lahir. Besarnya kemiskinan dapat
diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu
kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang
pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan
absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam
distribusi pendapatan. Di negara-negara maju ( DCs ), kemiskinan relatif diukur
sebagai suatu proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata perkapita. Kemiskinan
relatif dapat berbeda menurut negara atau periode didalam suatu negara. Sedangkan
kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan dibawah, dimana
kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini
adalah ukuran tetap didalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum ditambah
komponen-komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup.
iii.
BEBERAPA
INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
Ada
sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan
yang dapat dibagi kedalam dua kelompok pendapatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam
literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the Generalized Entropy (GE), ukuran
Atkinson dan koefisien Gini. Alat ukur lainnya yang juga umum digunakan,
terutama oleh Bank Indonesia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan
menjadi tiga grup: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20%
penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya,
ketidakmerataan penapatan diukur berdasarkan pendapatan yg dinikmati oleh
40% penduduk dengan pendapatan rendah.
Untuk mewujudkan hak-hak
dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa
pendekatan utama antara lain:
o
Pendekatan
kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, yakni pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
o
Pendekatan
pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-
alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga
secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.
o
Pendekatan
kemampuan dasar menilai kemiskinan
sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis
untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini
menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam
pengambilan keputusan.
o
Pendekatan
obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan, menekankan
pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari
kemiskinan.
o
Pendekatan
subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin
sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan
sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi
kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia
yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila
dimensidimensi lain itu diperhitungkan.
o
Menurut
Bank Dunia (2003) penyebab dasar kemiskinan adalah:
(1) kegagalan
kepemilikan terutama tanah dan modal
(2) terbatasnya
ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana
(3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias
sektor
(4) adanya
perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang
mendukung
(5) adanya
perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi
(6) rendahnya
produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat
(7) budaya hidup
yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan
lingkunganya
(8) tidak
adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik
(9) pengelolaan
sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
Indikator
utama kemiskinan menurut Bank Dunia
adalah kepemilikan tanah dan modal yang
terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang
bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber
daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang
jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang
berlebihan.
Indikator-indikator
tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS
yaitu:
·
terbatasnya
kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas
·
rendahnya
asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan
ibu.
·
Sekitar
20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571
kkal per hari.
·
Kekurangan
asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60
persen penduduk berpenghasilan terendah
iv.
Kebijakan
anti kemiskinan
Untuk mendukung strategi yang tepat dalam
memerangi kemiskinandiperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai
dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang, yakni:
Ø Pembangunan
sektor pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan
Ø Manajemen
lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA)
Ø Pembangunan
sistem jaminan sosial
Ø Pembangunan
atau penguatan sektor swasta
Ø Kerjasama
regional
Ø Manajemen
pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
Ø Desentralisasi
Ø Pendidikan
dan kesehatan
Ø Penyediaan
air bersih dan pembangunan perkotaan
Ø Pembagian
tanah pertanian yang merata
Kebijakan antikemiskinan di Indonesia
terefleksi dari besarnya pengeluaran dalam APBN untuk membiayai
perogram-perogram pemberantasan kemiskinan di tanah air.
v.
Penutup
Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang,
bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar negara berkembang. Tidak terkecuali
bagi Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang kemiskinan adalah masalah yang
sangat penting dan pokok dalam upaya pembangunan nya. Pengukuran kemiskinan dipandang
tidak memadai lagi bila hanya menggunakan indikator tingkat pendapatan per
kapita atau per satuan rumah tangga. Karena itu, berbagai kebijakan untuk
meningkatkan pendapatan dengan maksud menambah kemampuan daya beli masyarakat,
misalnya program bantuan langsung tunai, bukan hanya tidak efektif , meski itu dinilai
sedikit membantu dalam jangka pendek tetapi tidak menyelesaikan akar
kemiskinan.
Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia diperlukan kebijakan dan
strategi yang berpihak kepada orang miskin yang difokuskan dalam sektor ekonomi
riil yakni perluasan dan pemerataan pendidikan,
peningkatan layanan kesehatan, pembangunan perumahan, penciptaan lapangan
kerja, pembangunan infrastruktur untuk memperlancar transaksi ekonomi dan
perdagangan, serta pembangunan daerah untuk mengurangi disparitas ekonomi
antarwilayah.
Sumber:
Tambunan,
Tulus (2003), “Perekonomian Indonesia”, Ghalia Indonesia, Jakarta
No comments:
Post a Comment